Pemberontakan PKI Madiun 1948

Munculnya berbagai ideologi partai politik menyebabkan sengitnya persaingan dunia politik Indonesia sehingga pada masa awal kemerdekaan menjadikan kabinet-kabinet pemerintah silih berganti. Persaingan-persaingan politik kemudian menjadikan sebuah polemik besar dikalangan masyarakat serta tokoh-tokoh pemimpin bangsa Indonesia. Hal ini kemudian mendorong terjadi konflik dikalangan dunia politik. 

Penyebab utama konflik politik ini terletak pada sikap partai pemerintahan yang kemudian hanya mengutamakan kepentingan partainya sendiri. Hal ini kemudian ditentang oleh partai-partai politik yang tidak memiliki memiliki wakil dipemerintahan (Oposisi) berusaha untuk menjatuhkan partai pemerintah. Keadaan ini kemudian menjadi sebuah permasalahan didalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Perundingan Renvile yang dilaksanakan oleh kabinet Amir Syarifudin ternyata banyak memiliki kelemahan sehingga hasil perundingan tersebut menyulitkan posisi Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah RI serta menyempitnya wilayah kekuasaan Indonesia. Kesulitan ini disebabkan karena dalam hasil perundingan Renville Belanda masih berdaulat atas wilayah Indonesia. Oleh sebab iti kedaulatan Indonesia sepenuhnya tergantung kepada Belanda untuk menyerahi atau memberikan kedaulatan terhadap Indonesia. Selain permasalahan kedaulatan, perjanjian Renville juga memojokkan posisi Indonesia serta mempersempit wilayah Indonesia. Salah satu isi perundingan Renville yang menyebabkan menyempitnya wilayah Indonesia yaitu wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis Demarkasi (garis van Mook) yang merupakan garis khayal pembatas antara wilayah RI dan wilayah Belanda.

Akibat perundingan Renville yang terlalu menguntungkan Belanda akhirnya membuat Kabinet Amir Syarifudin jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden 23 Januari 1948. Setelah menyerahkan mandatnya kemudian Amir Syarifudin mendirikan FDR Front Demokrasi Rakyat dengan merangkul kaum buruh dan berencana untuk mengadakan aksi mogok kerja terhadap pabrik karung Delenggu pada 5 juli 1948. 




Muso Tokoh PKI
Melihat kondisi yang baik dan subur untuk menanamkan Ideologi Komunis di Indonesia maka dikirimlah Muso seorang tokoh gerakan komunis Internasional ke Indonesia. Selanjutnya muso mengembangkan Politik yang diberi nama Jalan Baru Kemudian Muso menyatukan partai sosialis dan parta buruh. Setelah merasa cukup kuat akhirnya Muso dan Amir Syarifudin mengambil alih pemimpin PKI. 

Pemimpin PKI Madiun yaitu Muso dan Amir syarifudin. Untuk menjalankan dan menanamkan paham Komunis di Indonesia, PKI memancing kemarahan Kabinet Hatta dengan menuduh pimpinan nasional melakukan kerja sama dengan pihak Belanda. Menanggapi hal tersebut kemudian Kabinet Hatta tetap melaksanakan program dan menyusun kembali program kerja. Adapun program kerja yang ditempuh yaitu:
  • Melepaskan para prajurit dengan sukarela untuk meninggalkan ketentaraan
  • Mengambil 100 ribu orang laskar dari masyarakat dan menyerahkan penampungan kepada Kementrian Pembangunan dan Pemuda.
Program kerja yang ditetapkan oleh Kabinet Hatta mendapat tantang dari kalangan PKI. Hal ini disebabkan karena kebijakan Kabinet Hatta menimpa sebagian besar dari pasukan bersenjata yang dikuasai PKI. Namun Kabinet Hatta yang didukung oleh partai politik besar PNI dan Masyumi dan Organisasi Pemuda yaitu Badan Perjuangan Seberang tidak gentar menghadapi politik PKI yang bersifat Ofensif.

Pada 18 September 1948, PKI mendeklarasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan sekaligus berkeinginan menggantikan Ideologi pancasila dengan ideologi komunis. Aksi PKI kemudian dilanjutkan dengan penguasaan terhadap keresidenan Pati. Tidak berhenti disitu saja PKI melancarkan aksi penculikan serta pembunuhan terhadap golongan-golongan yang menentang PKI serta dianggap musuh dalam mewujudkan cita-cita PKI yaitu mendirikan Negara Komunis di Indonesia.

Tindakan-tindakan PKI yang semakin meruncing akhirnya memancing pemerintahan RI untuk melakukan tindakan tegas. Presiden Soekarno kemudian mengumpulkan seluruh kekuatan militer yang berada dibawah komandonya melalui Panglima Besar Soedirman. Panglima Besar Soedirman kemudian memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto Panglima Divisi II Jawa Tengah Bagian Timur dan Kolonel Sungkono Panglima Divisi Jawa Timur utuk mengerahkan kekuatan TNI dan Polisi untuk menghadapi pemberontakan PKI. 




TNI dan Polisi Melakukan Pembersihan Terhadap Pasuka PKI
Pada tanggal 30 September 1948 TNI dan Polisi melakukan penyerangan terhadap PKI yang berhasil menguasai daerah Madiun. Dengan kegigihan TNI dan Polisi serta bantuan masyarakat akhirnya Madiun dapat direbut kembali dari tangan PKI. Dalam serangan ini Amir Syarifudin akhirnya tewas tertembak. Setelah berhasil merebut Madiun kemudian TNI dan Polri melakukan pembersihan dan pengejaran terhadap anggota PKI yang melarikan diri. Operasi pembersihan unsur PKI di Madiun dinyatakan selesai memasuki bulan Desember 1948