Lahirnya Supersemar Jatuhnya Orde Lama Menjadi Orde Baru

Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret)  adalah surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh presiden Sukarno kepada Letjen Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Supersemar adalah langkah penting presiden Sukarno dalam rangka mengendalikan dan menertibkan kondisi negara yang sedang bergejolak mengarah kepada konflik dan perpecahan di sebabkan oleh peristiwa G30S/PKI. Supersemar menjadi tonggak awal berakhirnya orde lama (Soekarno) dan munculnya orde baru (Soeharto).

Presiden Sukarno pada masa demokrasi terpimpin dengan kebijakan politik nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) seolah-olah menunjukan adanya keterlibatannya dalam peristiwa G30S/PKI. Pergerakan masa dalam aksi demonstrasi tidak dapat dibendung dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang semakin menurun di pelopori oleh organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pada 12 Januari 1966 yang tergabung dalam fornt pancasila dengan beberapa organisasiyang ikut bergabung diantaranya:

  1. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)
  2. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)
  3. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)
  4. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)
  5. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI)
  6. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)

Tuntutan dalam aksi demonstrasi didepat gedung DPR-GR tersebut dikenal dengan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat:

  1. Pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya
  2. Perombakan Kabinet Dwikora
  3. Turunkan Harga

Surat Supersemar

Tanggal 21 Februari 1966 presiden Sukarno mengganti kabinet (Reshuffle Kabinet). Kabinet yang baru dibentuk tersebut ditentang keras oleh mahasiswa yang semakin meningkatkan aksi demonstrasi menghalangi pelantikan menteri-menteri baru. Dalam aksi tersebut bentrokan antara para demonstran dengan Pasukan Pengawal Presiden (Residen Tjakrabirawa) menimbulkan korban dikalangan mahasiswa yaitu Arif Rahman Hakim. Karen Insiden tersebut organisasi KAMI dibubarkan karena dianggap menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Namun perjuangan mahasiswa tidak dapat dipadamkan mereka terus berjuang agar tuntutan mereka didengarkan dan diterima oleh pemerintah.

Gelombang demonstrasi yang semakin masif dilakukan sehingga menimbulkan kekacauan ditengah masyarakat. Melihat kondisi yang semakin kacau dan ketidak berdayaan Sukarno dalam menertibkan suasana, ia kemudian mengeluarkan mandat/perintah kepada Mayor Jendral Suharto yang saat itu menjabat sebagai panglima angkatan darat untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Surat yang dikeluarkan Soekarno kepada Soeharto dikenal dengan Supersemar (surat perintah sebelas maret) tanggal 11 Maret 1966. Soeharto kemudian membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang terindikasi berada dibawah naungan PKI. 

Pelantikan Soeharto

Pada 12 Maret 1966 MPRS mengadakan sidang istimewa menetapkan Soeharto sebagai presiden Indonesia selanjutnya pada 27 Maret 1968 dikukuhkan sebagai presiden penuh. Soeharto kemudian melaksanakan penataan stabilitas politik dengan beberapa kebijakan yang dilakukan diantaranya:

  1. Mengembalikan politik luar negeri Indonesia dengan prinsif bebas aktif
  2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia 11 Agustus 1966
  3. Indonesia kembali menjadi Anggota PBB
  4. Mempelopori pembentukan ASEAN
  5. Menyederhanakan partai politik
  6. Mengadakan pemilihan umum
  7. Mengamalkan kembali pancasila dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
  8. Kebijakan politik Dwi Fungsi ABRI

Keberhasilan Orde Baru mengatasi permasalahan dalam negeri seperti keamanan, politik dan ekonomi menjadi catatan prestasi tersendiri bagi Indonesia pada  kepemimpinan Soeharto. Namun prestasi yang dicapai tidak diikuti dengan akhlak dan mental yang baik sehingga terjadi banyak praktek KKN menyebabkan krisis multi dimensi di Indonesia dan mengakibatkan Orde Baru harus tumbang dan diganti dengan masa Reformasi.